Keterlambatan Tunjangan SerGur

0
89

 

Grobogan, Brabo – Sejumlah guru honorer madrasah ibtidaiyah (MI) di wilayah Kabupaten Grobogan, mengeluh karena beberapa bulan tidak menerima uang sertifikasi dari kantor Kementerian Agama (Kemenag) Grobogan.  Padahal, mereka sangat membutuhkan.

Apalagi uang sertifikasi itu satu-satunya penghasilan yang menjadi tumpuan mereka untuk menghidupi keluarganya sekaligus biaya operasional sehari-hari mengajar di sekolahnya. Bahkan uang  tersebut sangat dibutuhkan untuk bekal Lebaran. Namun, uang sertifikasi yang ditunggu-tunggu itu, tak kunjung cair juga.

Apabila bulan ini uang sertifikasi yang menjadi hak mereka tak kunjung cair, tak segan-segan rencananya para guru honorer MI, MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Madrasah Aliyah (MA) se-Kabupaten Grobogan,  akan menggelar aksi demontrasi ke kantor Kemenag Grobogan.

“Disaat menjelang Lebaran, semua guru PNS di bawah pemerintah daerah mendapatkan berbagai tunjangan, seperti gaji ke-13, gaji ke-14 dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP),  sementara  kami para guru honorer  MI harus gigit jari. Padahal kerjanya sama.  Uang sertifikasi yang menjadi hak kami dan tumpuan satu-satunya  untuk menambah bekal Lebaran, tidak kunjur cair.

Seharusnya, Kemenag  lebih mengerti bagaimana berbagi kegembiraan kepada  para guru madrasah di Hari Raya Idul Fitri. Terus terang, saat Lebaran saya tidak mendapatkan tunjangan dan penghasilan apa pun dari pemerintah, kecuali atas dasar kasihan dari kepala madrasah yang memberikan THR berupa bingkisan,” ujar Ayi Miharja (57) salah seorang guru honorer Madrasah Ibtidaiyah.

Sudah 6 bulan

Menurut dia,  uang sertifikasi yang belum dibayarkan oleh Kemenag Grobogan, bukan satu-dua bulan saja, melainkan sudah enam bulan. Enam bulan tunggakan sertifikasi itu, antara lain Oktober, November dan Desember  2015 sebesar Rp 4,5 juta (per bulan Rp 1,5 juta). Ditambah lagi  April, Mei dan Juni tahun 2015 senilai Rp 4,5 juta.  Jika ditotalkan, uang sertifikasi yang belum dibayarkan Kemenag Grobogan sebesar  Rp 9 juta.

“Itu baru saya saja. Belum lagi puluhan atau bahkan ratusan guru honorer madrasah lainnya se-Kabupaten Grobogan. Bahkan tak hanya guru honorer MI saja, termasuk para guru honorer MTs dan MA se-Kab. Grobogan.  Kalau ditotalkan keseluruhan, sangat besar nilai tunggakan uang sertifikasi tersebut. Lantas, dikemanakan uang sertifikasi yang menjadi hak kami?” kata Ayi menegaskan.

Dikatakan, dirinya sudah  dua kali menanyakan langsung kepada  Kemenag Grobogan, terkait tunggakan uang sertifikasi tersebut. Akan tetapi, jawabannya tidak memuaskan. Pegawai  di Kemenag Grobogan yang mengurus masalah sertifikasi, hanya cukup beralasan tidak ada anggarannya. Sebelum ke Kemenag,  dirinya nya pun sempat menanyakan langsung kepada kepala madrasah supaya prosedural. Jawabannya, uang sertifikasinya  tidak akan cair bulan ini. “Saya inginnya, Kemenag Grobogan transparan mengenai uang sertifikasi ini. Apalagi saya mendapat informasi, bahwa anggaran uang sertifikasi tersebut, dari pusatnya sudah cair,” ucap Ayi yang mengajar pendidikan Jasmani (Penjas).

Kewenangan di Kemenag pusat

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Humas Kementerian Agama  Grobogan, Hasan Bisri, membenarkan uang TPG (Tunjangan Profesi Guru) atau yang lebih kenal uang sertifikasi bagi para guru honorer di MI, MTs dan MA se-Kab. Grobogan,  memang beberapa bulan belum dibayarkan. Bahkan tunggakan uang sertifikasi tersebut sejak tahun 2015 lalu, Tunggakan itu masing-masing 5 bulan tahun 2015 dan  3 bulan  tahun 2016, yakni Oktober, November dan Desember. Namun, untuk uang sertifikasi bulan April, Mei dan Juni tahun ini yang belum dibayarkan, belum bisa disebut tunggakan. Sebab masih ada waktu untuk pembayarannya, yakni di perubahan anggaran tahun ini.

“Terlebih yang namanya tunggakan, diperhitungkan di akhir tahun. Hanya saja, berapa orang guru honorer dan berapa total tunggakan uang sertifikasinya, saya belum bisa menjelaskan secara rinci. Karena datanya dipegang oleh petugas khusus yang kebetulan sedang tidak ada di kantor,” kata Hasan.

Terkait masalah tunggakan uang sertifikasi itu, lanjut dia, Kemenag Grobogan tidak bisa berbuat banyak karena pencairannya kewenangan Kemenag pusat sebagai pemegang anggaran. Sementara Kemenag Grobogan, hanya sebatas menyalurkan saja kepada para guru honorer yang berhak.  Meski demikian,  Kemenag Grobogan setiap bulannya mengajukan usulan pembayaran tunggakan uang sertifikasi kepada Kemenag pusat.  Namun,  karena dari Kemenag pusatnya belum ada anggaran, sehingga tunggakannya belum bisa dibayarkan.

“Bukan berarti kami tidak kasihan kepada para guru honorer. Karena anggarannnya dari pusat, sehingga kami pun tidak bisa berbuat banyak selain  wait and see,” ujar Hasan didampingi Staf Seksi Pendidikan Madrasah dan  Kasi Pendidikan Agama Islam Ejen Fauzan.

Realisasi anggaran lebih rendah

Ia mengatakan, masih adanya tunggakan uang sertifikasi para guru honorer tahun 2015 dan 2016, akibat anggaran yang direalisasikan untuk membayar uang sertifikasi oleh Kemenag pusat lebih rendah dibandingkan anggaran yang diajukan oleh Kemenag Grobogan. Terlebih anggaran dari Kemenag pusat  harus dibayarkan sesuai bulan berjalan. Dengan kata lain, tidak boleh dibayarkan untuk tunggakan.  Pasalnya, anggaran untuk membayar tunggakan uang sertifikasi, harus terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Namun, alhamdulillah audit tunggakan uang sertifikasi tahun 2015 dan 2016, sudah selesai. Bahkan data-datanya sudah fix (akurat) dan tinggal dianggarkan dan dibayarkan. Mudah-mudahan saja, tunggakan 2015 dan 2016, semuanya bisa dirapelkan pada perubahan anggaran tahun ini. Termasuk uang sertifikasi tahun ini yang belum dibayarkan dari April sampai Juni kemarin,” katanya.

Ia menambahkan, sebetulnya Kemenag Grobogan sering menyampaikan masalah uang sertifikasi ini kepada kepala madrasah untuk disampaikan kembali kepada para gurunya. “Mungkin, sosialisasinya tidak sampai semuanya kepada para guru, sehingga masih ada yang belum paham,” tutur Hasan.

Menanggapi rencana demo para guru honorer madrasah, Hasan mengimbau agar tidak perlu melakukan demo. Terlebih, pembayaran tunggakan uang sertifikasi itu kewenangan dan tanggungjawab Kemenag pusat. “Lebih bagus, audiensi dengan beberapa orang perwakilan guru honorer saja,” katanya.

 

KEMENAG GROBOGAN – MA BANIN TAJUL ULUM BRABO

BAGIKAN
Artikulli tjetërIndahnya Halal Bi Halal Guru MA TU